Bahkan mereka juga menuding ada anggota DPRD yang tak berangkat kunjungan, tapi tetap mengambil dana SPPD (surat perintah perjalanan dinas). Namun, yakin ini belum berdasar, Badan Kehormatan (BK) DPRD membantah keras.
“Kami melakukan investigasi sejak 4 bulan terakhir, dan data yang kami dapatkan memang mengejutkan. DPRD malas ke kantor (Bontang Lestari, Red.). Dan ini akibat mereka gagal mendapatkan mobil dinas yang beberapa waktu lalu mencuri perhatian publik,” sebut Ketua PWI Bontang Andi Ilham, didampingi wakilnya, Ahmad Zakaria ketika berkunjung ke Kantor Bontang Post (Grup Kaltim Post), kemarin.
Dikatakannya, pengamatan mereka selama beberapa bulan, tingkat kehadiran wakil rakyat rendah, termasuk dalam berbagai kegiatan di luar.
“Seharusnya ketika mereka terpilih, mereka bisa memberikan tanggung jawab penuh. Itu adalah konsekuensi yang harus diberikan para rakyat. Kami melihat ini indikasi mobdin tidak jadi, padahal ‘kan seharusnya tak bisa seperti itu,” katanya.
PWI juga mengklaim telah melakukan investigasi, dan mendapatkan data bahwa ada 5 anggota DPRD yang mengambil dana SPPD kunjungan DPRD ke luar daerah, tapi sebenarnya tak berangkat.
“Ini bisa kami pertanggung jawabkan. Bahkan kami telusuri sampai ke travel di Balikpapan. Yang seperti ini harusnya tak dilakukan. Kami minta itu dikembalikan, bila tidak, akan kami proses hukum dan nama-namanya kami ekspose,” sebut Andi Ilham.
Ketika ditanya apakah mereka sudah melaporkan ini ke Badan Kehormatan (BK) DPRD, mereka mengakui belum secara resmi.
“Kalau komunikasi ke arah sana sudah. Secara resmi memang belum,” sebutnya.
Sementara, ketika dikonfirmasi soal ini, Ketua BK DPRD Bontang Subudi menyebut, DPRD tidak pernah melakukan hal seperti yang dituduhkan PWI.
“Saya sebagai ketua BK belum pernah mendapatkan kasus itu. Pernah ada anggota dewan yang batal berangkat karena sakit, tapi SPPD-nya tidak diambil,” katanya.
Memang, Subudi mengakui tak bisa memastikan semua komisi ‘bersih’.
“Tapi saya jamin di Komisi I tidak ada seperti itu. Saya tak tahu persis di komisi lain. Yang jelas, kasus seperti ini tak pernah kami temukan. Kami juga ingin tahu data mereka dapat dari mana, sehingga jangan sampai hanya menuding tanpa bukti,” katanya.
Menurut Subudi, soal tingkat kehadiran, anggota DPRD secara internal sebenarnya sudah saling mengingatkan untuk bisa rutin hadir di DPRD.
“Saling mengingatkan. Jadi, semuanya bisa maksimal di DPRD. Saya kira, kritikan-kritikan seperti ini maksudnya baik, tapi tentu harus disertai dasar. Yang jelas, kami dari BK tak pernah menemukan hal-hal seperti itu,” tutup Subudi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar