JAKARTA--MICOM: Gerakan Rakyat Anti-Mafia (GeRAM) Hukum hari ini (Kamis, 27/1) membacakan deklarasi anti-mafia hukum. Secara simbolis, dukungan ini dibacakan langsung oleh Ketua Pusat Kajian Anti-Korupsi (Pukat) UGM, Zainal Arifin Mochtar, di Galeri Kafe, Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat, Kamis (27/1).
Pembacaan deklarasi tersebut dihadiri beberapa tokoh, seperti Anies Baswedan, Eep Saefulloh Fatah, Goenawan Mohamad, Ikrar Nusa Bakti, Komaruddin Hidayat, Rosianna Silalahi, Taufik Basari, Teten Masduki, Todung Mulya Lubis, Wimar Witoelar, dan
Zainal Arifin Mochtar. Dalam deklarasi tersebut, mereka menyampaikan dukungannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), PPATK, dan Pengadilan Tipikor.
"Hukum jadi komodifikasi dan kriminalisasi untuk memeras, memperkaya diri, atau menyingkirkan lawan politik," kata Zaenal Arifin saat membacakan deklarasi tersebut.
Menurutnya, perbedaan politik bukan alasan untuk berpisah tujuan, apalagi saling menghalangi jalan.
Sementara itu, Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan mengatakan ini merupakan ekspresi kegeraman terhadap pemberantasan korupsi di negeri ini.
"Usaha memerangi korupsi sering kali memperhatikan faktor kekayaan, partai, kekuatan di luar faktor hukum sendiri," terang Anies.
Hal ini dibenarkan Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia Teten Masduki. Menurutnya, pemerintah tidak punya keinginan untuk memerangi mafia dalam institusinya. "Ini sangat membahayakan, saya nggak bisa membayangkan negeri ini ditawan mafia hukum yang bersatu dengan politikus," pungkasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar