Gayus dan Nurdin, tak Pas Pakai Akal

BUKAN hanya Gayus Tambunan yang hebat nian. Meski mendekam dalam tahanan, pegawai kecil di Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki harta mencapai Rp100 miliar, itu bebas keluyuran hingga ke luar negeri. Lebih hebat lagi, untuk menuntaskan kasus hukum Gayus, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus mengeluarkan 12 instruksi yang salah satu butirnya terkait pembuktian terbalik. Akan tetapi, kepolisian langsung angkat tangan, tidak mampu memakai pembuktian terbalik.

Masih ada orang hebat lainnya. Dia adalah Nurdin Halid yang pernah memimpin organisasi Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) dari balik jeruji besi. Nurdin yang terpilih sebagai Ketua PSSI pada 2003 meringkuk dalam penjara karena kasus korupsi.

Nurdin telah mampu menyulap penjara sebagai ruang rapat pengurus PSSI. Hebatnya lagi, para pengurus itu tidak pernah memperlihatkan rasa malu. Mereka bangga bisa ikut rapat dalam bui. Hal itu memperlihatkan sejatinya Nurdin yang super.

Sidang kongres PSSI di Bali pekan lalu menjadi salah satu bukti super-Nurdin. Arena kongres dimanfaatkan untuk menggalang dukungan untuk Nurdin Halid menjadi ketua umum PSSI lagi pada Maret mendatang. Semua klub diminta menandatangani surat pernyataan dukungan menggunakan kop surat resmi PSSI dan materai Rp6.000. Entah siapa yang menggalang dukungan tersebut karena saat dikonfirmasi, Nurdin Halid menyatakan ketidaktahuannya.

Para pendukung Nurdin itu tentu terbuai janji manis. Sebab, dalam kongres di Bali itu, klub-klub Liga Super dijanjikan mendapat kucuran dana Rp2 miliar per tahun, sedangkan klub Divisi Utama Rp300 juta per tahun. Insentif itu di luar keuntungan hasil pembagian 99% saham PT Liga Indonesia mulai tahun ini.

Harus jujur diakui bahwa sepak bola salah asuh. Inilah cabang olahraga yang popular dari kota hingga pelosok negeri tanpa mempersembahkan prestasi gemilang. Bukan hanya itu. Lapangan hijau telah menjadi padang penjagalan dan arena pamer adu jotos. PSSI telah menampilkan rupa buruk sepak bola secara sempurna.

Adalah sangat tidak masuk akal, komunitas sepak bola tetap bangga dipimpin Nurdin yang gagal mempersembahkan prestasi. Atau, jangan-jangan persepakbolaan sama seperti gurita mafia pajak, sudah tidak pas pakai akal sehat?

Gerakan Anti-Mafia Hukum Dideklarasikan

JAKARTA--MICOM: Gerakan Rakyat Anti-Mafia (GeRAM) Hukum hari ini (Kamis, 27/1) membacakan deklarasi anti-mafia hukum. Secara simbolis, dukungan ini dibacakan langsung oleh Ketua Pusat Kajian Anti-Korupsi (Pukat) UGM, Zainal Arifin Mochtar, di Galeri Kafe, Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat, Kamis (27/1).

Pembacaan deklarasi tersebut dihadiri beberapa tokoh, seperti Anies Baswedan, Eep Saefulloh Fatah, Goenawan Mohamad, Ikrar Nusa Bakti, Komaruddin Hidayat, Rosianna Silalahi, Taufik Basari, Teten Masduki, Todung Mulya Lubis, Wimar Witoelar, dan

Zainal Arifin Mochtar. Dalam deklarasi tersebut, mereka menyampaikan dukungannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), PPATK, dan Pengadilan Tipikor.

"Hukum jadi komodifikasi dan kriminalisasi untuk memeras, memperkaya diri, atau menyingkirkan lawan politik," kata Zaenal Arifin saat membacakan deklarasi tersebut.

Menurutnya, perbedaan politik bukan alasan untuk berpisah tujuan, apalagi saling menghalangi jalan.

Sementara itu, Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan mengatakan ini merupakan ekspresi kegeraman terhadap pemberantasan korupsi di negeri ini.

"Usaha memerangi korupsi sering kali memperhatikan faktor kekayaan, partai, kekuatan di luar faktor hukum sendiri," terang Anies.

Hal ini dibenarkan Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia Teten Masduki. Menurutnya, pemerintah tidak punya keinginan untuk memerangi mafia dalam institusinya. "Ini sangat membahayakan, saya nggak bisa membayangkan negeri ini ditawan mafia hukum yang bersatu dengan politikus," pungkasnya.

Menhan: Twitter Ancaman Negara Nonmiliter

VIVAnews - Akun twitter atas nama @benny_israel sedang ramai diperbincangkan karena mengklaim telah membeberkan data-data intelijen negeri ini. Bagi Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, twitter termasuk dalam kategori ancaman nonmiliter.

"Saat ini ancaman nonmiliter memang lebih besar, antara lain bisa lewat twitter dan cybercrime," kata Purnomo Yusgiantoro di gedung DPR, Jakarta, Kamis 27 Januari 2011.

Purnomo mengakui bahwa ada dua kategori besar kelompok ancaman yang membahayakan negara. Keduanya yakni, ancaman militer dan nonmiliter.

Khusus untuk ancaman nonmiliter, kata Purnomo, pelakunya bukan lagi negara. "Tapi bisa perseorangan atau organisasi. Bahkan bisa dari dalam negeri," ujar mantan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral ini.

Purnomo pun menegaskan, bahwa untuk ancaman nonmiliter harus lebih diwaspadai. Karena bentuk ancaman nonmiliter ini bisa bermacam-macam. Seperti melalui microblogging twitter atau sejenisnya.

Untuk ancaman militer, jelas itu di bawah kewenangan Kementerian Pertahanan. Karena di dalamnya terdapat TNI dan ketiga martanya. Tapi, untuk ancaman nonmiliter tidak menjadi kewenangan Kementerian Pertahanan.

"Porsi kami (Kemenhan) adalah kalau ada ancaman militer. Kalau berkaitan dangen informasi dan komunikasi itu sudah ada porsinya," ujar Purnomo.

Lalu, apa peran TNI untuk mengantisipasi ancaman nonmiliter? Menurut Purnomo, Kementerian Pertahanan sedang menyusun Undang-Undang Keamanan Nasional. Undang-undang ini mencakup antisipasi segala jenis bentuk ancaman kepada negara.

"Yang di dalamnya memuat peran intelijen dan instansi. Itu untuk mengantisipasi berbagai ancaman," kata dia.

Seperti diketahui, dalam beberapa pekan terakhir akun twitter @benny_israel ramai diperbincangkan. Akun yang dibuat sejak 14 November tahun lalu itu kini memiliki followers 18 ribu lebih.

Banyaknya peminat akun @benny_israel disinyalir karena mereka tertarik dengan bocoran-bocoran informasi intelijen yang diklaim berdasarkan fakta, bukan analisa